in bisot eyes

banyakan sih arsip-arsip yang mendukung kerjaan gue

Tata Hubungan Kerja Antara Otoritas Pelabuhan, Syahbandar dan Badan Usaha Pelabuhan Sesuai UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Posted by bisot pada September 10, 2008

Tata Hubungan Kerja Antara Otoritas Pelabuhan, Syahbandar dan Badan Usaha Pelabuhan Sesuai UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Tulisan ini diambil dari makalah yang dibuat oleh Hidayat Mao (Pakar Transportasi Laut) yang disampaikan pada Seminar Kepelabuhanan dan Angkutan Laut, pada tanggal 11 Juni 2008 di Hotel Tunjungan Surabaya. Dalam tulisan di bawah ini makalah tidak diambil seutuhnya hanya diambil sesuai dengan kebutuhan materi yang ada hubungannya dengan prospek usaha EMKL dan JPT yang ada dan di atur dalam UU no. 17 th. 2008.

Menurut persepsi penulis, dengan topik tersebut sepertinya ingin disampaikan 4 (empat) pesan utama yaitu :
1. Pelaksanaan pemisahan penyelenggaraan pelabuhan dari owner/regulator/operator menjadi owner/regulator (Otoritas Pelabuhan) dan operator (Badan Usaha Pelabuhan) perlu segera diwujudkan.
2. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan (private sector participation disingkat PSP).
3. Keberadaan Otoritas Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Syahbandar harus merupakan “the three musketeers” dalam penyelenggaraan pelabuhan atau merupakan 3 pilar utama dalam penyelenggaraan pelabuhan.
4. Oleh karena itu hubungan kerja diantara mereka memang harus ditata dengan baik sehingga jelas hak dan kewajibannya masing-masing serta saling menghormati keberadaan, tugas dan wewenang pihak-pihak lainnya.
Namun tentunya jangan dilupakan bahwa di pelabuhan terdapat juga pelaku-pelaku kegiatan lainnya yaitu pelaku kegiatan usaha jasa yang terkait dengan pelabuhan, para peng-guna jasa kepelabuhanan (pengusaha pelayaran dan pemilik barang atau wakilnya dan penum-pang kapal laut) dan instansi yang melakukan kegiatan pemerintah lainnya (CIQ) yang juga sa-ling berinteraksi diantara mereka dalam batas-batas hak dan kewajiban mereka masing-masing.
Dalam makalah ini dibahas mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan yang merupakan Bagian Kedua dalam UU no.17 tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam pasal 79 sampai dengan pasal 101.
Di Bagian Kedua ini diuraikan dengan jelas format kelembagaan (institusional arrangement) penyelenggaraan pelabuhan yang baru sesuai UU Pelayaran no. 17 tahun 2008 yang terbagi dalam dua kelompok kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pemerintahan dan 2) Kegiatan Pengusahaan.
Kegiatan Pemerintahan seperti yang diatur dalam pasal 80 diuraikan seperti berikut :
a) Kegiatan yang menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan (mungkin yang dimaksud adalah kegiatan yang ada kaitannya dengan penyediaan jasa kepelabuhanan) yang dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan. (Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 81 ayat 1) yaitu :
– Otoritas Pelabuhan (OP) atau
– Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
b) Kegiatan pemerintahan yang menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh Syahbandar. (Pasal 80 ayat 4)
c) Kegiatan pemerintahan yang menjalankan fungsi CIQ, yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan yaitu Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina pelabuhan. (Pasal 80 ayat 5)
d) Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap. (Pasal 80 ayat 2)

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan terdiri dari (pasal 90 ayat 1) :
a) Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
b) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan (antara lain perkantoran, perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan lain-lain)

Otoritas Pelabuhan

Karakteristik utama dari eksistensi Otoritas Pelabuhan (OP) yaitu :
– Dibentuk untuk satu atau beberapa pelabuhan komersial oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri (pasal 81 ayat 1 dan 2, pasal 82 ayat 1 dan 2)
– Aparatnya adalah PNS yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan (pasal 86)
– Sebagai wakil pemerintah memberikan konsesi kepada BUP (Pasal 82 ayat 4)
– Pemegang hak pengelolaan tanah dan pemanfaatan perairan (pasal 85)

Tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan (OP) secara singkat meliputi hal-hal yang terkait dengan :
1. Penyediaan lahan (daratan dan perairan) serta pembangunan dan pemeliharaan basic infrastructure (alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang, jaringan jalan dalam pelabuhan)
2. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan termasuk DLKR dan DLKP
3. Keamanan dan ketertiban di pelabuhan, kelestarian lingkungan serta kelancaran arus barang.
4. Penyusunan tarif
5. Pelayanan jasa kepelabuhanan apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
(lihat pasal 83 ayat 1 dan 2)

Wewenang Otoritas Pelabuhan (pasal 84) yaitu :
– Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan
– Mengawasi penggunaan DLKR dan DLKP
– Mengatur lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui kegiatan pemanduan
– Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
Dari karakteristik, tugas dan tanggungjawab OP sebagaimana diuraikan diatas, nampaknya pengorganisasiannya lebih cenderung menggunakan format pengelolaan pelabuhan sebagai “landlord port”, dengan catatan dapat pula melakukan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang memang tidak dilakukan oleh BUP.
Sedangkan format pengelolaan UPP cenderung merupakan “service port”, dengan catatan dalam keadaan tertentu dapat pulan menyerahkan salah satu segmen pelayanan jasa kepelabuhanannya kepada BUP (pasal 91 ayat 4).
Sebagai perbandingan, hampir diseluruh pelabuhan Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Asia (termasuk ASEAN) menggunakan sistim pengelolaan landlord port authority dengan variasi-variasi ada satu port authority mengelola satu pelabuhan saja, ada pula satu landlord authority yang mengelola beberapa pelabuhan seperti di Filipina (Philipines Port Authority)
Kelembagaan pelabuhan Singapura yang sebelum tahun 1996 merupakan “service port” (the owner/regulator as well as the operator) dengan nama Port of Singapore Authority yang lebih dikenal dengan singkatan PSA, sejak awal tahun 1966 format pengelolaannya dipisahkan menjadi the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA Singapore) sebagai landlord port and regulator yang merupakan penggabungan dari Bational Maritime Board, the Marine Department dan the Regulatory Departments of PSA. Kemudia PSA lama dirubah statusnya menjadi PSA Corporation yang bertindak sebagai main operator dari pelabuhan Singapura. Dalam hubungan ini pada bulan September 1997 MPA memberikan licences kepada PSA Corp untuk mengoperasikan se;uruh terminal barang dan penumpang dan pelayanan jasa kepanduan dan penundaan di pelabuhan Singapura.
Nampaknya di Indonesia menurut Undang Undang Pelayaran yang baru, pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan secara komersial, diarahkan juga ke landlord port authority yang sekaligus juga menjadi regulator dan sedangkan yang menjadi regulatornya adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Perbedaannya dengan pelabuhan negara lain terletak pada kelembagaan dan status penyelenggaranya. Di negara lain pada umumnya penyelenggaranya adalah badan otonom yang terpisah dari birokrasi pemerintahan termasuk harta kekayaannya, meskipun badan otonom tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (penyelenggara pelabuhan Rotterdam sebagai landlord adalah Rotterdam Port Authority (Rotterdam Municipal Port Management) yang merupakan perusahaan pelabuhan (Havenbedrijf Rotterdam NV).
Perbedaan ini membawa pula pada perbedaan dalam status pengorganisasiannya. Di Singapura misalnya terdapat semacam Board of Commissioners yang disebut Board of MPA dengan keanggotaan terdiri dari 9 orang yang berasal dari berbagai kalangan yang terkait, kemudian Direktur Jenderal MPA sebagai managernya yang dibantu oleh 7 divisi (corporate service division information technology division, policy division, port division, shipping division, technology division, training division) Perlu dikemukakan bahwa MPA ini sesuai namanya juga bertindak sebagai regulator di bidang shipping.
Di Indonesia, karena aparat OP merupakan PNS maka kelembagaan OP sepertinya akan merupakan full government agency yang langsung bertanggungjawab kepada Menteri dan anggaran biayanya dari APBN sedangkan penghasilannya akan merupakan penghasilan negara bukan pajak (PNBP), Penanggung jawab OP mungkin disebut Kepala OP atau Direktur OP yang dibantu oleh Bagian sekretariat dan divisi-divisi yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi dan wewenangnya. Jadi tidak ada semacam “board of commissioners”-nya.

Copy paste dari Warta GAFEKSI No. 78

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: