in bisot eyes

banyakan sih arsip-arsip yang mendukung kerjaan gue

FTZ

Posted by bisot pada September 23, 2008

Pengawasan FTZ wewenang penuh DJBC
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wewenang penuh kepada Ditjen Bea dan Cukai untuk menerapkan UU Kepabeanan di daerah-daerah Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas).

“Walaupun ada daerah FTZ, keberadaan dan fungsi dari bea cukai untuk menjalankan kewajibannya [pengawasan]. Termasuk memonitor data base, informasi keluar-masuknya barang. Merupakan tugas yang harus dihormati,” ujar Menkeu.

Dia mengatakan desain dari FTZ bukan untuk menciptakan konflik di lapangan karena daerah FTZ adalah daerah pabean. Akan tetapi, daerah FTZ memiliki perbedaan dengan daerah pabean lain karena seluruh fungsi-fungsi pemungutan tidak dilakukan.

Menurut mantan Kepala Kantor Pelayanan Utama Batam Kushari Suprianto, pemerintah harus menjembatani pemberlakuan UU Kepabeanan dan UU FTZ di Batam Bintan dan Karimun agar tidak saling berbenturan. “Harus ada jembatan antara FTZ dan UU Kepabeanan.

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi pernah mengeluh di hadapan Komisi XI DPR bahwa pihaknya hanya diberikan wewenang terbatas dalam menerapkan fungsi pengawasan di daerah-daerah FTZ, seperti di Batam, Bintan dan Karimun.

“Kalau memang bea cukai diperlukan untuk pengawasan, ya tolong UU Kepabeanan dan Cukai diberlakukan di sana, kecuali pembebasan bea masuk,”ujarnya.

Di tempat terpisah, Anwar kembali menyatakan keinginannya untuk diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya di FTZ. “Berikan kami kepercayaan melaksanakan UU itu dengan konsisten.”

————-

IMHO:
FTZ memberi fasilitas berupa pembebasan pungutan fiskal untuk masuk ke daerah tersebut.
Sedangkan itu hanya salah satu dari beberapa tupoksi DJBC, sehingga pengawasan DJBC akan tetap berlangsung, khususnya untuk barang-barang larangan dan pembatasan. Karena bertugas bukan sebagai aparat fiskal, aparat DJBC tidak menjalankan fungsi pelayanan, tapi 100% pengawasan.

Perlu juga diperhatikan bahwa barang-barang domestik yang biasanya bebas keluar masuk dari atau ke Batam, akan menjalani pemeriksaan untuk mengawasi kemungkinan kebocoran barang-barang impor dari FTZ yang merembes ke DPIL lainnya.

Siap atau tidak, tampaknya DJBC akan mendapat tugas pengawasan yang jauh lebih berat jika instansi lain tidak siap menangani FTZ.

Yang pasti, jika FTZ tidak didukung dengan infrastruktur yang cukup, FTZ bukannya akan mengundang investor untuk masuk, tapi justru akan mengundang para penyelundup (oportunis) untuk memanfaatkan fasilitas demi keuntungan pribadi.

Sebuah dilema baru dari segi pengawasan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: